Jakarta - Manusia sebagai sebuah unsur tidak terlepas dari kebutuhannya untuk terus bersosialisasi demi menunjukan eksistensinya. Namun, seringkali nilai yang terkandung dalam sosialisasi antar manusia tercemar oleh kepentingan-kepentingan individu dan kelompok yang cenderung mengesampingkan etika. Atau bahkan norma sosial dan hukum yang berlaku. Tidak terkecuali seperti yang kita saksikan di Rapat Paripuna DPR dalam menyikapi hasil rekomendasi Pansus Bank Century guna memutuskan apakah kebijakan bail out bermasalah atau tidak. Setelah melalui proses bekerpanjangan disertai upaya lobi antar fraksi akhirnya Rapat Paripurna DPR lewat voting terbuka memutuskan opsi C bahwa kebijakan yang diambil pemerintah terhadap Bank Century beserta pelaksanaannya melalui pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek FPJP dan Penyertaaan Modal Sementara PMS dinyatakan bermasalah. Hasil voting yang memilih opsi C mewakili 325 suara anggota DPR. Sedangkan sebanyak 212 suara memilih opsi A yang menyatakan bahwa pemberian FPJP dan PMS beserta pelaksanaannya tepat dalam rangka menyelamatkan perekonomian nasional. Secara kasat mata masyarakat awam akan cenderung mengintepretasikan keputusan DPR tersebut sebagai sebuah keputusan hukum yang memperkuat adanya pelanggaran hukum dalam kasus Bank Century. Seolah-olah Pansus Bank Century dan Paripurna DPR adalah forum pengadilan karena disertai hiruk pikuk yang terkesan "kisruh dan heroic" dipertontonkan oleh para anggota DPR ditambah gelombang massa terus bergerombol melakukan pressure yang diwarnai aksi anarkis dan secara konstan terus menciptakan membingkai framming kesalahan atas dua sosok di pemerintahan yakni Boediono dan Sri keganjilan dalam fenomena politik yang terjadi saat ini. Di satu sisi patut kita syukuri ada kemajuan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Cita-cita sebuah negara demokrasi adalah tidak adanya kekuasaan yang absolut. Kekuasaan harus dibagi seperti yang diungkapkan oleh Montesquieu dalam The Spirit of Laws yang menggagas Trias Politika dengan mengisyaratkan bahwa dalam sebuah negara demokrasi harus ada pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, di sisi lain, kekuasaan yang dimiliki eksekutif, legislatif, dan yudikatif cenderung dimanipulasi oleh berbagai kepentingan individu dan kelompok yang berambisi untuk terus memperjuangkan status quo yang pernah dinikmati sebelumnya. Meskipun gelombang perubahan saat ini sedang memandu kita untuk terus mensiasati perkembangan dunia. Upaya-upaya kontraproduktif tersebut masih saja terjadi dan luput dari perhatian sebagian masyarakat. Hiruk pikuk politik saat ini, khususnya dalam kisruh kasus Bank Century, lembaga legislatif, yakni para anggota DPR yang notabene berasal dari berbagai Partai Politik selalu mengklaim bahwa tindakan dan ucapan mereka selama ini merupakan representasi dari rakyat yang akan dibuktikan melalui kinerja untuk terus menghasilkan produk-produk hukum dan kebijakan yang sejalan dengan kepentingan rakyat. Ironisnya, apa yang dipertontonkan sebagian anggota DPR dalam menjunjung supremasi hukum tidak terlihat dalam mengkondisikan pengadilan politik yang dialamatkan pada Boediono dan Sri Mulyani serta sejumlah nama lainnya yang diindikasikan bertanggung jawab dalam kasus Bank Century. Meskipun para anggota DPR memiliki imunitas tetapi sebagai wakil rakyat sudah sepatutnya menjunjung tinggi supremasi hukum. Sederhananya perilaku tersebut layak dimulai dari hal yang terkecil dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah presumed innocent. Apabila wakil rakyat sudah tidak mengapresiasi asas praduga tidak bersalah sebagai rakyat apakah kita yang terwakilkan juga identik dengan perilaku minus etika dan nilai kehormatan seperti itu. Kekuasaan yang dimiliki seharusnya didedikasikan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Upaya meraih kesejahteraan rakyat sangat berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Sangat lucu bila berbagai pihak berjuang mengatasnamakan kesejahteraan rakyat dengan memberikan kesan heroisme dalam setiap tutur dan tindakan. Tetapi, ulahnya justru menimbulkan risiko-risiko ekonomi yang justru mempertaruhkan perekonomian rakyat. Hasil Paripurna DPR direspon oleh pasar dengan terkoreksinya Indeks Harga Saham Gabungan IHSG yang mengindikasikan para investor mulai terpengaruh ketidakpastian. Reaksi pasar tersebut mewakili kekhawatiran bahwa supremasi politik lebih berkuasa daripada hukum. Para investor tentunya khawatir bahwa regulasi-regulasi terkait investasi pada akhirnya akan selalu kompromistis dengan tekanan-tekanan kekuatan politik. Iklim investasi akan sangat bergantung pada adanya kepastian hukum terhadap berbagai pelanggaran ekonomi. Kembali pada pembagian kekuasaan di Indonesia, jika kita menyikapi realitas politik yang ada, secara legal formal memang komposisi kekuasaan telah diupayakan berimbang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tetapi, dalam perjalanannya seringkali kekuasaan yang ada justru terkesan diintervensi oleh kekuasaan yang sebenarnya ada di luar ketiga pilar kekuasaan di atas, yaitu adanya "kekuasaan bayangan" yang diwakili oleh korporasi atau pemilik modal. Kekuasaan bayangan selama ini telah diuntungkan oleh rezim koruptif di masa lalu yang telah memberikan ruang penguasaan atas berbagai sektor ekonomi dan birokrasi. Sehingga, apa pun upaya koreksi dan pembaharuan yang dilakukan pemerintah akan selalu dihadapkan pada gelombang resistensi status quo melalui berbagai celah yang ada di ketiga pilar kekuasaan negara. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang berasal dari unsur koalisi sejumlah Partai Politik soliditasnya justru tidak tercermin dalam apa yang dinyatakan sejumlah fraksi pendukung pemerintah dalam menyikapi kasus Bank Century. Meskipun keputusan DPR hanya merupakan keputusan politik dan harus ditindaklanjuti lelalui mekanisme hukum untuk membuktikan indikasi pelanggaran yang dituduhkan selama ini. Tidak tertutup kemungkinan eksistensi kekuasaan bayangan akan terus mengupayakan agar pemakzulan terealisasi. Di antaranya dengan menciptakan hiruk pikuk baru secara bergerombol mendorong wacana hak menyatakan pendapat di DPR yang kemudian diarahkan pada mosi tidak yang paling menyedihkan apabila masalah polemik Bank Century terus dipolitisasi dan dibiarkan berlarut-larut sehingga kinerja dan efektivitas Kabinet Indonesia Bersatu II menjadi jalan di tempat karena konsentrasi yang semakin terpecah dan didominasi masalah politik sehingga akhirnya kepentingan rakyat secara nyata justru terpinggirkan. Untuk menghindari stagnasi kinerja pemerintahan sudah selayaknya kasus Bank Century menjadi pelajaran penting bahwa terciptannya sebuah pemerintahan yang efektif syarat utama adalah komitmen dari segenap unsur kabinet untuk mengesampingkan kepentingan politik kelompoknya. Sudah saatnya budaya politik kompromistis dan akomodatif di pemerintahan segera ditinggalkan. Presiden perlu kiranya mempertimbangkan kembali reshuffle. Dalam setiap perubahan paradigma berpikir secara empiris hambatan pasti akan selalu muncul mengingat "kebiasaan" komposisi kabinet yang selalu terepresentasi unsur partai politik dan mengesampingkan profesionalitas serta loyalitas sehingga sudah menjadi konsekuensi apabila kinerja pemerintahan akan selalu diwarnai ketidakstabilan karena masih eksisnya kekuasaan-kekuasaan yang samar. Ungkapan dari Sir John Emerich Dalberg-Acton Lord Acton seorang sejarawan mungkin ada benarnya bahwa "power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely". Artinya kekuasaan mempunyai kecenderungan untuk korup, sebuah kekuasaan yang absolut jelas akan menjadi korup. Tetapi, akan ironis jadinya apabila kekuasaan justru berasal dari kekuasaan di luar kekuasaan negara karena akhirnya kepentingan rakyatlah yang akhirnya akan kembali dikorbankan. Reza BudimanArcimides Insight Consulting msh/msh